Mengantisipasi Efek Berantai Krisis AS


Krisis keuangan di Amerika Serikat (AS) saat ini bisa dikatakan sebagai krisis terbesar setelah great depression pada era 1930-an. Akibat krisis sub prime mortgage yang terjadi sejak 2007 itu, sejumlah lembaga keuangan di dunia bangkrut. Hingga kini, kerugian tersebut diperkirakan mencapai USD 650 miliar. Bahkan, oleh IMF, kerugian itu bisa mencapai USD 1 triliun. Kerugian tersebut tentunya belum memperhitungkan kerugian ekonomi, seperti kerugian yang dialami perusahaan-perusahaan di bidang perdagangan, manufaktur, perumahan, dan lain-lain.

Secara makro, kerugian yang ditimbulkan oleh dampak krisis di AS terlihat dari turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi dunia. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dunia itu tentunya akan sangat berpengaruh kepada sektor riil di negara yang memiliki portofolio ekonomi yang besar dengan AS dan negara-negara yang terkena dampak secara signifikan dari krisis di AS tersebut. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia?

Transmisi Krisis

Tak bisa dielakkan, krisis di AS ini jelas akan memberikan dampak negatif kepada Indonesia. Tinggal persoalannya, seberapa besar dampaknya sangat bergantung kepada bagaimana kita merespons krisis tersebut. Secara teori, krisis di AS itu akan berpengaruh kepada Indonesia melalui tiga jalur atau transmisi: (i) perdagangan atau ekspor impor; (ii) pasar keuangan; dan (iii) fiskal.

Melalui jalur perdagangan, krisis AS akan memengaruhi neraca perdagangan (ekspor impor kita). Sesungguhnya, rasio ekspor kita terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif rendah, sekitar 30 persen. Itu artinya, sebagian besar PBD kita berasal dari domestik, terutama konsumsi masyarakat karena pasar domestik kita sendiri sangat besar dan sedang tumbuh. Dan, itu berarti, secara teori, dampak krisis AS terhadap perdagangan kita relatif kecil.

Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir ini, perdagangan kita telah terdiversifikasi ke berbagai negara sehingga porsi ekspor kita ke AS dan negara-negara utama yang terkena krisis, seperti Eropa dan Jepang, sudah berkurang.

Namun, tetap saja dampak krisis ini perlu diantisipasi sejak dini. Sebab, bila AS mengalami krisis, negara-negara lain juga akan terkena dampaknya. Dan, itu berarti pasar alternatif ekspor kita juga akan terganggu, meskipun tidak sebesar pasar AS (dan juga Eropa dan Jepang).

Selain itu, krisis di AS akan menyebabkan negara-negara yang kehilangan pasar AS bakal mencari pasar ekspor baru yang tentunya akan meningkatkan kompetisi antarnegara. Bukan hanya itu, Indonesia sendiri bisa kebanjiran barang-barang impor manakala harga dan kualitas produk kita kalah kompetitif dibandingkan dengan barang-barang dari negara lain.

Dari jalur keuangan, kita berpotensi mengalami penurunan capital inflows, terutama dari investasi portofolio. Situasi ini memang dilema. Sebab, Indonesia masih belum menjadi tempat yang atraktif bagi investasi langsung (foreign direct investment/FDI). Pasar keuangan Indonesia dipaksa harus berkompetisi dengan negara-negara maju untuk memperebutkan kapital dan likuiditas. Dengan demikian, jika kepercayaan tidak terpelihara dengan baik, rupiah dan pasar modal menjadi tidak terkendali yang lambat laun akan memengaruhi kinerja sektor riil.

Sementara itu, dari jalur fiskal, bila krisis AS diikuti dengan peningkatan harga komoditas (minyak dan pangan), jelas akan menimbulkan beban tambahan bagi fiskal (APBN). Fakta menunjukkan bahwa APBN kita relatif lebih rentan bila harga minyak naik. Beruntung, ketika situasi ekonomi AS sedang memburuk, harga minyak justru turun signifikan (sekitar 40 persen) dan kini di level USD 70-an per barel.

Selain itu, terjadinya kompetisi dalam rangka menarik kapital dan likuiditas, maka biaya untuk mendapatkan pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara menjadi lebih mahal. Di samping itu, bila kurs rupiah melemah terlalu dalam, itu akan menyebabkan tambahan biaya bagi APBN ketika harus memenuhi kewajiban luar negerinya.

Antisipasi

Berdasarkan analisis di atas, meski dampak krisis di AS saat ini belum terlalu signifikan, tetap perlu diantisipasi dengan cepat. Upaya melokalisasi dampak krisis keuangan AS perlu dilakukan agar tidak meluas ke sektor riil. Sebab, bila kita terlambat mengantisipasinya, bisa jadi krisis keuangan ini akan berkembang menjadi krisis ekonomi. Dan, bila kepentingan politik sudah masuk, hal ini bisa menjadi krisis sosial politik, seperti yang terjadi pada era 1997-1998.

Pemerintah sendiri, tampaknya, cukup sigap mengantisipasi segala kemungkinan ini. Pemerintah, misalnya, untuk mengamankan sektor perbankan, melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), telah meningkatkan jumlah jaminan dana nasabah dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar.

Pemerintah juga meminta DPR menyetujui UU atau Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga telah melonggarkan likuiditas dengan diturunkannya giro wajib minimum dan melonggarkan likuiditas valas di pasar.

Tentunya, langkah-langkah tersebut masih perlu dikembangkan dengan memberikan dukungan konkret kepada sektor riil. Misalnya, pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan pasar alternatif terhadap komoditas ekspor yang saat ini tertekan akibat krisis di AS dan pasar ekspor utama lainnya. Pemerintah juga perlu menjamin kelancaran transportasi dan logistik, baik bagi arus barang di dalam negeri maupun ekspor. Sebab, faktanya, saat ini biaya transportasi (khususnya ekspor impor) sudah mulai merangkak naik.

Pemerintah dan BI harus tetap berupaya mempertahankan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang sehat. Sebab, NPI yang sehat sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha. Caranya, misalnya, menekan defisit neraca transaksi berjalan atau bahkan bisa surplus dengan cara meningkatkan ekspor serta mengurangi kebergantungan sektor jasa kita kepada luar negeri. Langkah-langkah menarik FDI yang lebih besar juga harus dilakukan secara intensif.

Tak kalah penting adalah kita mengoptimalkan kekuatan ekonomi lokal. Fakta menunjukkan, ketika krisis finansial di AS terjadi sejak tahun lalu, justru ekonomi kita mampu tumbuh tinggi berkat dukungan sektor ekonomi domestik, khususnya konsumsi masyarakat. Semoga perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan tidak terpengaruh secara signifikan akibat krisis global ini. [Jawa Pos]


About this entry